Setahu saya aturan tagging untuk ibukota kan di key capital=* kan pak, seperti Palau saja ibukota negaranya Ngerulmud (osm.org/node/4244310289) diberi tag place=village dan capital=2. Maka sejatinya pada ibukota kecamatan non-administratif boleh menggunakan tag place=town agar menunjukkan adanya sebuah kota di lokasi tsb, lalu kelurahan/desa (place=village) tempat kedudukan kantor camat diberikan tag capital=6, jika memang ground truth nya begitu. Adapun untuk ibukota kabupaten karena biasanya nama non-administratif sudah terlampir di Perda, maka aturannya bisa berbeda lagi. Yang masih saya takutkan untuk keliru adalah konsistensi data di Indonesia yang sering disebut-sebut ini. Diskusi Mapper global sebenarnya lebih mementingkan populasi ketimbang statusnya pak, sehingga berbanding terbalik dengan kita yang berusaha preserve tagging berdasarkan status administratif. Dari saya sendiri, upaya untuk mempertahankan status bisa dengan memasukkan kode kemendagri pakai key ref:ID:kemendagri sehingga konsistensi datanya bisa dirujuk dari tag tersebut. (Artinya, kalau tidak punya kode kemendagri berarti bukan administratif, tapi kalau belum lengkap seperti ini, sepertinya masih jauh perjalanannya ya hehe) 